Semarak Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), masih terasa di sejumlah wilayah di Tanah Papua. Dari kabupaten induk, kabupaten pemekaran hingga provinsi, ada yang telah dan sedang sibuk-sibuknya menuju pelaksanaan event lima tahunan ini. Kondisi ini ditandai ramainya baliho, spanduk dan poster yang terpajang di sisi kiri-kanan jalan dan di tempat-tempat umum (area publik). Tujuannya tidak lain, mensosialisasikan wajah dan visi-misi para calon pemimpin yang akan bertarung merebut mandat rakyat secara langsung.

Bisa dibilang euforia pemilukada seakan menyita perhatian rakyat asli Papua yang kini mulai ‘malas tau,’ atau antipati dengan keberadaan Otonomi Khusus. Situasi ini memang cukup beralasan. Apalagi terjadi di saat makin ramainya aksi menyuarakan kegagalan Otsus. Wacana ‘bombastis’ pun ramai ditebar hingga menjadi magnet yang menggaet rakyat Papua di kota hingga kampung-kampung terisolir. Riak-riak euforia pilkada yang terjadi di beberapa wilayah seperti, Sarmi, Yahukimo, Supiori, Asmat, Yalimo, Lani Jaya, Manokwari, Maybrat, Tambrauw, dan lain-lain tentu menjadi bukti nyata.

Konon, masyarakat kampung yang sejak awal sibuk berkebun, beternak, menokok sagu, berburu, melaut atau berjualan telah meninggalkan aktivitas itu selama berhari-hari. Bahkan berminggu-minggu karena dimobilisasi ikut kampanye. Momentum pilkada pun membuat masyarakat gelisah, berharap-harap cemas sembari menanti sang calon pujaannya segera memenangkan pertarungan dan menduduki kursi kepala daerah. Lucunya, pemilukada terasa membuat sesama keluarga dekat (inti) yang hidup serumah, bertentangga atau sekampung, ikut-ikutan bersitegang (bertengkar) lantaran mendukung calon berbeda.

Hingga masyarakat yang tak tahu-menahu soal politik keburu mimpi indah bahwa pilkada bakal mengubah nasib buruk mereka. Sebaliknya, situasi demikian berbeda dengan segelintir masyarakat asli Papua yang bermukim di kota. Mereka yang melek politik dengan tingkat ekonomi yang lebih maju justru tidak begitu antusias dengan momentum pilkada. Sampai ada yang tidak mau menggunakan hak pilihnya, alias memilih golongan putih (golput). Ini karena munculnya kesadaran kritis, memandang event lima tahunan itu lebih sebagai sandiwara demokrasi semata. Meskipun diulang tiap lima tahun, toh hasilnya pemimpin yang terpilih tetap mempraktekan kebijakan yang begitu-begitu saja.

Artinya belum bisa membawa perubahan signifikan bagi kehidupan masyarakat, lebih-lebih masyarakat kelas bawah. Sikap itu tak bedanya dengan sebagian masyarakat migran (non Papua) yang selama ini masih apatis dengan perhelatan pemilukada di negeri ini. Tak jarang muncul pemikiran seperti ini, “untuk apa ikut-ikutan pemilukada kalau hasilnya nanti tidak mengakomodir kepentingan kita.” Meski sudah lama menetap di Papua, masih ada yang menganggap event pemilukada dilakukan hanya untuk kepentingan orang asli Papua. Kalau pun ikut pilkada, ada yang sebatas formalitas belaka karena bukan lahir dari kesadaran politik berdemokrasi.

Tragisnya lagi, perhelatan pemilukada di Tanah Papua sejauh ini hampir tidak pernah sepi dari berbagai polemik. Di beberapa wilayah, konflik sempat pecah hingga terjadi berulang-ulang. Satu peristiwa yang masih segar di ingatan kita adalah bentrok warga di Kab. Puncak Papua akhir Juli 2011 lalu yang menewaskan 19 orang dari kedua kubu pendukung Elvis Tabuni-Heri Dosinay dan Simon Alom-Yosian Tenbak. Kejadian ini pun mendapat pemberitaan luas media massa di Indonesia hingga media internasional seperti BBC, VOA, Radio Netherland dan Radio Australia. Selanjutnya di awal September 2011, konflik di wilayah yang sama kembali terulang dengan melibatkan warga masyarakat.

Meskipun tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun massa yang terprovokasi telah melakukan tindakan anarkis dengan merusak dan membakar sejumlah bangunan. Sebelumnya juga diberitakan media bahwa konflik pilkada pernah terjadi di beberapa wilayah. Sebut saja, kisruh berbuntut pembakaran kantor KPUD Yahukimo, kisruh pemilukada Lanny Jaya, kasus pembacokan ketua KPUD dan pembakaran kantor KPUD Maybrat, atau kisruh terkait proses pencalonan pada pilkada Kab. Tambrauw, hingga polemik seputar pemilihan gubernur Provinsi Irian Jaya Barat (PB) sehingga harus berlangsung dua kali putaran.

Belum lagi bila disinggung satu per satu mengenai perkara sengketa para calon yang bertarung dalam pemilukada dengan KPUD sebagai institusi penyelenggara pemilihan. Umumnya sengketa semacam itu berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK) RI Jakarta. Misalnya, polemik seputar pemilukada Kota Jayapura yang berujung penggantian ketua KPU dan ketua Panwaslu Kota Jayapura lantaran terlibat tindak pidana dan pelaksanaan pemilihan harus berlangsung 2 kali putaran. Padahal sebagai ibukota Provinsi Papua, pelaksanaan pilkada yang baik akan memberi pembelajaran politik bagi kabupaten lain yang hendak menggelar event yang sama.

Kota Jayapura juga mestinya bisa mempelopori kemajuan berdemokrasi di Tanah Papua. Karena disinilah pusat pembangunan dan gudangnya kalangan cendekiawan Papua. Mulai dari para politisi terpelajar, kaum agamis, media massa, hingga aktivis (LSM/perorangan) yang kritis semuanya berbasis disini. Namun keunggulan Kota Jayapura ini malahan bertolak belakang dengan realitas pelaksanaan pilkada walikota. Lantas muncul kesan kalau beberapa kalangan seperti disebutkan kurang memberi sumbangsih nyata terhadap kemajuan berdemokrasi lewat pemilukada bagi masyarakat di Kota Jayapura. Ini tampak dari kurangnya pengawasan terhadap institusi KPUD, Panwaslu, calon yang bertarung, parpol pengusung hingga pengawasan langsung saat pemilihan.

Kalangan tersebut juga dinilai belum banyak memberi pendidikan dan penyadaran politik bagi masyarakat pinggiran (marginal) yang sehari-harinya hidup dengan berkebun (membabat hutan), memecah batu, berjualan sayur, jual pinang dan lain-lain. Apalagi pengalaman sejauh ini membuktikan bahwa masyarakat yang kurang beruntung dalam indikator kemajuan itulah yang sering menjadi sasaran garapan partai politik dan para elit. Mereka memang mudah dtaklukan hanya dengan cara bagi-bagi duit (uang), bagi sembako (beras, dll) hingga kegiatan-kegiatan sosial yang dibuat insidentil oleh partai atau tim sukses calon menjelang pemilukada/pemilu.

Sayangnya, bentrok massa saat pilkada di beberapa wilayah disinyalir punya kaitan dengan perilaku politik ‘buang umpan’ semacam itu. Padahal jelas, konflik tentu mencoreng esensi dari semangat berdemokrasi itu sendiri. Persoalan ini belakangan memunculkan persepsi bahwa jangan-jangan pemberlakuan demokrasi ala barat (Eropa dan AS) berwujud pemilukada (pemilu) masih bertolak belakang dengan realitas perkembangan orang Papua hari ini. Seperti kata Romo Magnis Suseno, demokrasi ala barat model ini hanya bisa berlaku efektif jika diterapkan di negara-negara maju yang tingkat kesejahteraan mayoritas rakyatnya sudah mumpuni. Disamping pendidikan politik rakyatnya juga telah baik.

Alasannya sederhana, tingkat kesejahteraan dan pendidikan politik akan membentuk rakyat pemilih yang benar-benar cerdas (rasional) dalam memilih pemimpin atau wakilnya di parlemen saat pemilihan. Artinya rakyat bukan lagi memilih atas dorongan primordialisme kesukuan sempit (klen, marga, relasi dan kepentingan terbatas) seperti yang masih kental di Papua saat ini. Tidak pula karena pengaruh tradisi politik bagi-bagi uang (money politik) dan bagi sembako jelang pemilukada/pemilu. Karena hal itu cenderung membentuk perilaku pemilih yang tidak rasional dan hanya terlena pada situasi (pragmatisme). Belum lagi jika tingkat kesadaran dan pendidikan politik yang rendah membuat para elit lokal dan partai mudah memobilisai rakyat untuk tujuan politiknya.

Pada situasi demikian, tak jarang massa pendukung calon berbeda yang tidak mengerti politik dan demokrasi mudah  terprovokasi hingga terlibat bentrok. Persis seperti yang terjadi pada rentetan konflik pemilukada di sejumlah wilayah. Padahal dalam etika politik, elit dan parpol wajib memberi penyadaran melalui pendidikan kritis yang baik bagi rakyat agar menjadi pemilih yang cerdas. Tugas demikian juga melekat pada institusi penyelenggara pemilihan (KPUD), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), media massa, pengamat sosial-politik, LSM dan kalangan kampus (perguruan tinggi). Lalu mengapa demokrasi berwujud pemilukada di Tanah Papua sejauh ini cenderung dimaknai secara sempit?

Menurut penulis hal ini lebih disebabkan oleh demokrasi bercorak primordialisme-pragmatism. Dalam prakteknya, tercipta kolaborasi antara demokrasi borjuasi nasional dan demokrasi primordialisme kedaerahan (lokal). Disini ujung-ujungnya para elit politik lokal sering memanfaatkan karakter demokrasi semacam ini sebagai jalan mencari kekuasaan dan materi (opportunism). Demokrasi borjuasi biasanya tercermin dimana massa rakyat yang terdiri dari kaum kelas bawah seperti, buruh, petani, peramu, nelayan, pedagang tradisional, kaum miskin kota hingga penduduk pinggiran (marginal), seringkali dijadikan ‘keledai tunggangan’ oleh para elit kelas mapan dan parpolnya untuk menuju kursi kekuasaan.

Sudah begitu, rakyat kelas bawah jarang memperoleh manfaat langsung pembangunan berorientasi kesejahteraan dari hasil kekuasaan para elit borjuasi yang mereka pilih. Dalam prakteknya di Tanah Papua, tak jarang melahirkan para borjuasi Papua yang termotivasi berkuasa hanya demi memperkaya diri lewat penumpukan materi sebanyak-banyaknya. Disamping terus menempatkan diri dan kelompoknya sebagai ‘tuan-tuan baru’ yang harus diikuti, dilayani dan dihormati oleh rakyatnya. Para elit borjuasi Papua yang dimaksud adalah mereka yang saat ini baru memasuki kelas sosial menengah-keatas karena menikmati ruang kekuasaan dan sumber daya yang tersedia lewat pemberlakuan Otonomi Khusus Papua.

Mereka ini umumnya menempati posisi sebagai birokrat level menengah ke atas, anggota legislatif, fungsionaris partai politik nasional, pengusaha kelas menengah, termasuk kaum terpelajar dan kaum agamis yang sering berperilaku elitis. Biasanya kaum borjuasi Papua yang tertarik terjun dalam pertarungan pemilukada tidak lepas dari motivasi dan pandangan bahwa pemilukada sebagai ajang berebut kuasa, tingkatkan status sosial (gengsi), disamping jika kelak terpilih ada peluang memperkaya diri. Sangat sedikit yang memandang event pemilukada sebagai sarana dan ajang pertarungan untuk menjadi pemimpin yang benar-benar membangun rakyatnya.

Praktis, demokrasi yang secara sederhana mengandung arti “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” dalam penerapannya bergeser menjadi “dari rakyat, oleh rakyat tapi untuk satu dan sekelompok orang.” Disini jelas, para elit politik pembual yang korup dan partai politik yang tak tahu berbalas budi masih akan terus mengeksploitasi energi, waktu dan pikiran yang telah dikorbankan rakyat dalam pemilukada/pemilu. Percuma kaum pinggiran (marginal) bersusah-susah menahan lapar, haus dan terpaan terik matahari hanya untuk mendengar retorika muluk-muluk dari sang calon di saat-saat kampanye. Toh hasilnya rakyat tetap jadi tumbal pemenuhan hasrat kekuasaan bagi para elit petualang politik.

Rakyat tetap tidak dihargai, meski sejak awal sudah berkutat mati-matian hanya demi sang calon pemimpin pujaannya. Di lain pihak, rakyat masih tidak berdaya menurunkan pemimpin semisal bupati/walikota hingga gubernur yang dianggap tidak becus memperjuangan kesejahteraan mereka. Karena memang tidak ada tradisi politik semacam  itu di Indonesia. Lantas mungkin sudah saatnya “kontrak politik” diterapkan agar menjadi jaminan antara rakyat dan para elit politik yang mau memimpin. Dengan begitu rakyat punya kuasa (power) untuk menilai dan kelak bisa menjatuhkan pemimpin yang tidak becus melalui mosi tidak percaya lewat aksi massa. Tapi bisakah itu terjadi? Sepertinya mustahil dalam negara yang masih menerapkan demokrasi borjuasi..!!

 

* ) Penulis adalah jurnalis, peneliti muda dan pegiat sosial.