Hukum
TABLOID SUARA PEREMPUAN PAPUA | Jl. Bosnik - Puskopad Tanah Hitam Abepura - Jayapura - Papua | Telp/Fax. (0967) 584154

Kamis, 25 Agustus 2011 16:03

Pendamping jadi Penikmat Dana Respek

Ditulis oleh  Agapitus Batbual
Taksir item ini
(0 pilihan)

Tenaga yang direkrut pemerintah untuk mendampingi masyarakat kampung tidak melaksanakan fungsinya dengan baik. Malah sebagian pendamping hanya menjadi penikmat dana PNPM Mandiri Respek dengan cara yang beragam.

TENAGA yang direkrut pemerintah Provinsi Papua menjadi pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Rencana Strategis Pembangunan Kampung (PNPM Mandiri Respek) di seluruh kampung di Papua adalah kaum intelektual yang terdidik. Semuanya lulusan perguruan tinggi di bidangnya masing-masing.
Mereka terseleksi dari sekian ribu pencari kerja yang melamar, tapi hanya sedikit yang terpilih menjadi pendamping, yang diharapkan menjadi ujung tombak pelaksanaan pembangunan kampung dalam upaya memberantas: kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan keterisolasian yang mengukung kehidupan masyarakat kampung.

Kompensasi yang diberikan pemerintah bagi para pendamping program PNPM Mandiri Respek juga terbilang lumayan. Tapi dalam tugasnya, sebagian dari mereka memanipulasi administrasi dan menilep dana PNPM Mandiri Respek puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Salah satu kasus penyalahgunaan dana oleh pendamping PNPM Mandiri Respek 2010 yang terungkap dan sedang diproses hukum saat ini adalah pengelolaan dana PNPM Mandiri Respek 2009 sebesar Rp 100 juta yang baru dicairkan pada 2010 lalu di Kampung Afkap Makmur, Distrik Muting Kabupaten Merauke.
Pendamping di kampung itu bernama Benyamin Mahuze (29), yang kini menjadi tersangka penyimpangan dana PNPM Mandiri 2009 sebesar Rp 34.320.000.

Kasusnya bermula pada 2009 lalu. Dalam rapat musyawarah waktu itu, masyarakat kampung sepakat bahwa dana PNPM Mandiri Respek 2009 sebesar Rp 100 juta itu akan dipakai membangun rumah tinggal bagi 37 kepala keluarga di kampung itu.

Setelah sepakat, Tim Pengelola Keuangan Kampung yang diketuai Benyamin Mahuze membuat rencana penggunaan anggaran untuk belanja material bangunan 37 buah rumah tinggal. Material yang direncanakan untuk dibelanjakan menggunakan dana PNPM Mandiri Respek 2009 yang baru dicairkan pada 2010 sebesar Rp 100 juta itu adalah 1.850 lembar seng dan 80 kilogram paku.

Namun dalam realisasinya, Benyamin Mahuze dan timnya hanya membelanjakan 1.400 lembar seng dan 48 kilogram paku. Setelah material itu dibagikan kepada 37 kepala keluarga, ternyata kurang dan sebanyak empat kepala keluarga tidak kebagian seng dan paku.
Lalu masyarakat pun mengumpulkan kuitansi bukti belanjaan dan menghitung total dana yang dibelanjakan Benyamin Mahuze. Ternyata, dana yang dipakai Benyamin untuk membelanjakan seng dan paku hanya sebesar Rp 64.680.000, dan tersisa Rp 34.320.000 nasibnya tidak jelas.

Jumlah dana yang tersisa ini setelah dimintai keterangan oleh warga Kampung Afkap Makmur, Benyamin sulit untuk memberikan pertanggungjawaban. Malah ia menghindar dan tidak pernah muncul di kampung. Akhirnya masyarakat melaporkannya ke Kepolisian Resor Merauke untuk diproses hukum.   
Kepala Satuan Reskrim Polres Merauke, Ajun Komisaris Polisi Dedi Darmawangsyah mengatakan dalam pembagian material itu, dari 37 kepala keluarga yang seharusnya menerima seng dan paku itu, hanya 34 kepala keluarga yang menerima 40 lembar seng dan satu setengah kilogram paku, yang telah disiapkan oleh pemerintah.

Sementara tiga kepala keluarga tidak menerima paku dan seng karena kurang.
Sisa dana yang sulit dipertanggungjawabkan berjumlah Rp 34.320.000. Akibat perbuatan itu, Benyamin Mahuze dijerat Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah menjadi UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. “Proses kasus ini baru masuk dalam tahap pertama. Setelah berkasnya lengkap, akan diserahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut”, ujar AKP Dedi Darmawangsyah.

Koordinator PNPM Mandiri Respek Kabupaten Merauke, Yohanes Fofied menilai tujuan pelaksanaan program PNPM Mandiri Respek ini sungguh mulia untuk menuntaskan kemiskinan orang asli Papua di kampung-kampung. Sesuai aturan, seluruh proses pengelolaan dana mulai dari pengusulan program, perencanaan, pengelolaan dana, pelaksanaan program, evaluasi dan menikmati hasil dilakukan oleh masyarakat kampung sendiri. Tugas pendamping hanya memfasilitasi proses perencanaan sampai pengelolaan. Masyarakat kampung yang lebih berperan aktif.

“Pendamping hanya bertugas mengarahkan sesuai mekanisme dalam aturan. Ada beberapa pendamping di Kabupaten Merauke yang pengelolaan dana PNPM Mandiri Respek tidak melalui kesepakatan bersama. Pendamping dilarang memegang uang, apalagi sampai mengatur. Sekarang orang kampung sudah pintar mengatur uang karena terpengaruh orang luar. Kadang pengadaan barang tidak sesuai kesepakatan. Rencana lain, belanja lain. Dana kerap digunakan sesuai keinginan pribadi. Jika ditanya, oknum pengurus tidak bisa bertanggungjawab”.

Ada tiga jenis sanksi yang akan diberikan kepada penyalahguna dana PNPM Mandiri Respek: sanksi hukum, sanksi administrasi dan sanksi adat. Kasus yang terjadi di Kampung Afkap Makmur, masyarakat sendiri yang melihat dan disepakati bersama untuk diproses hukum dan melaporkannya ke Polres Merauke.
Biasanya, jika ada kasus yang terjadi dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Respek, maka prosesnya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat: kampung, distrik, kabupaten, provinsi dan pusat – yang dikenal dengan istilah penyelesaian kasus: kategori satu, kategori dua, kategori tiga, kategori empat dan kategori lima. “Proses kasus Kampung Afkap Makmur langsung masuk ke kategori ketiga oleh masyarakat”, ujar Yohanes Fofied.

Yohanes Fofied yakin ada banyak kasus penyalahgunaan pengelolaan dana PNPM Mandiri Respek di kampung-kampung di wilayah Kabupaten Merauke, tapi belum terungkap karena buktinya kurang kuat. Laporan harus menyertakan barang bukti yang kuat, seperti kuitansi pembelian. Kasus di Kampung Afkap langsung ditangani kepolisian karena buktinya kuat dari warga kampung sendiri.
Sementara kasus serupa yang terjadi di wilayah lain, “kebanyakan diselesaikan di tingkat kampung. Misalnya, oknum yang bersangkutan mengembalikan dana sesuai jumlah yang dipakai, dengan otomatis masalah selesai. Jika tidak, maka diselesaikan secara hukum. Kasus Afkap harus menjadi pelajaran penting bagi semua pendamping Respek”.

Berdasarkan kasus penyelewengan dana PNPM Mandiri Respek yang terjadi di Kampung Afkap, Distrik Muting, maka Kepolisian Resor Merauke telah menyurati Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Papua untuk melakukan audit terhadap pengelolaan dana Respek di seluruh kampung yang ada di Kabupaten Merauke. “Karena korupsi itu merugikan negara dan menghambat pembangunan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”, tegas Kasat Reskrim Polres Merauke, AKP Dedi Darmawangsyah.

Baca 1588 kali

Berikan komentar

Pastikan Anda memasukkan informasi yang diwajibkan (*). Dilarang menggunakan kode HTML.


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA
Video
Google+
Find us on Facebook
Follow Us